Soal Ujian Ut Akuntansi Ekma4214 Administrasi Sumber Daya Insan Dan Kunci Jawaban
Soal UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia dilengkapi juga dengan kunci jawabannya kami share untuk Anda Mahasiswa UT Akuntansi semester 3 sebagai materi berguru untuk mendalami pemahaman materi Anda. Pada artikel yang kemudian kami juga telah mengembangkan Soal UT Akuntansi Semester 3 yaitu Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4262 Manajemen Risiko yang tentunya juga harus Anda pelajari alasannya yakni mata kuliah tersebut juga ada di semester 3 ini.
Belajar merupakan salah satu hal yang harus Anda lakukan sebagai salah satu Mahasiswa Universitas Terbuka. Dengan berguru tentunya Anda akan lebih siap dalam mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Hasil UAS sendiri akan menjadi penentu Anda bisa lulus atau tidak pada mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Untuk itu belajarlah yang ulet di rumah. Manfaatkan waktu yang ada kini ini, alasannya yakni akan sangat menyesal kalau Anda harus mengulang kembali mata kuliah di semester ini.
Soal Ujian UT Akuntansi Semester 3 Lainnya:
Melihat waktu yang sangat singkat, maka Anda juga perlu memperhatikannya, jangan hingga Anda pergunakan semua waktu Anda untuk pekerjaan maupun urusan lainnya, sisihkan waktu untuk belajar. Sesibuk apapun Anda usahakan untuk tetap belajar. Nah salah satu sumber berguru yang sanggup Anda gunakan ialah Soal UT yang kami bagikan ini, dengan mempelajari Soal UT Akuntansi ini kami yakin akan sangat efektif untuk Anda.
A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan acara pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau tempat otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan tempat sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan tempat hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur tempat dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur tempat dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai yakni …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada tempat diperinci secara tegas, maka anutan rumah tangga yang dipakai yakni …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada tempat diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di tempat secara operasional yakni …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah tempat mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat yang dipakai yakni model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah tempat mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan tempat ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan tempat ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah tempat sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah tempat yakni …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi tempat pada pemerintah tempat yakni …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi yakni …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil tempat dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, honor dan tunjangan pegawai negeri sipil tempat bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah supaya bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat tempat provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan tempat yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan tempat yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, kalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. tetapkan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yakni …
A. mengumpulkan system warta akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional perihal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah tempat dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk menciptakan peraturan tempat bersama kepala tempat merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk menciptakan Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas perkara besar yang akan diputuskan DPRD yakni ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas perkara yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati watak dan moral anggota DPRD
C. menunjukkan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. menunjukkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain yakni ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. proteksi dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik ibarat pencemaran yakni metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam menunjukkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya yakni ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning semula
B. menunjukkan proteksi bagi yang tidak salah
C. membimbing supaya pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan tempat antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan tempat yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di tempat kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan tempat kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK yakni ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yakni ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat yakni ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah spesial Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
<b>Petunjuk Pilihlah:</b>
A. kalau tanggapan 1 dan 2 benar
B. kalau tanggapan 1 dan 3 benar
C. kalau tanggapan 2 dan 3 benar
D. kalau tanggapan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah tempat dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah tempat kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah tempat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan tempat dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah tempat antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang seni administrasi organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang seni administrasi organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian tempat mencakup ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian tempat bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan tempat yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan tempat yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah tempat mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan tempat dan anggaran tempat tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Sekian artikel yang sanggup kami sampaikan untuk Anda berkenaan dengan Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Jawaban. Untuk bisa mendapatkan hasil yang anggun dan bisa lulus sempurna waktu dari UT tentunya Anda haruslah ulet dalam belajar, meskipun berguru bukan menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, namun setidaknya dengan berguru Anda akan lebih siap dalam mengikuti UAS. Pertanyaan dan saran silahkan sampaikan pada kami melalui form Contact, terima kasih. Sumber https://www.soalut.com/
Belajar merupakan salah satu hal yang harus Anda lakukan sebagai salah satu Mahasiswa Universitas Terbuka. Dengan berguru tentunya Anda akan lebih siap dalam mengikuti Ujian Akhir Semester nantinya. Hasil UAS sendiri akan menjadi penentu Anda bisa lulus atau tidak pada mata kuliah yang sedang Anda tempuh. Untuk itu belajarlah yang ulet di rumah. Manfaatkan waktu yang ada kini ini, alasannya yakni akan sangat menyesal kalau Anda harus mengulang kembali mata kuliah di semester ini.
Perhatian: Perlu Anda perhatikan, bahwa disini kami mengacu atau berpatokan pada struktur kurikulum UT terbaru, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan mata kuliah di masa pendaftaran sebelumnya. Jangan khawatir, Anda bisa melihat keseluruhan mata kuliah di artikel kami Soal Ujian UT Akuntansi. Silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Akuntansi Semester 3 Lainnya:
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4215 Manajemen Operasi
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4210 Akuntansi Keuangan Menengah I
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4216 Manajemen Pemasaran
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4262 Manajemen Risiko
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4212 Pengantar Aplikasi Komputer
- Soal Ujian UT Akuntansi ESPA4221 Teori Ekonomi Mikro
Melihat waktu yang sangat singkat, maka Anda juga perlu memperhatikannya, jangan hingga Anda pergunakan semua waktu Anda untuk pekerjaan maupun urusan lainnya, sisihkan waktu untuk belajar. Sesibuk apapun Anda usahakan untuk tetap belajar. Nah salah satu sumber berguru yang sanggup Anda gunakan ialah Soal UT yang kami bagikan ini, dengan mempelajari Soal UT Akuntansi ini kami yakin akan sangat efektif untuk Anda.
Soal UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Semua Soal Akuntansi yang kami bagikan ini kami ambil dari situs resmi Universitas Terbuka yang mana tentunya semua soal-soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Dan semua soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan dan prediksi. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu Anda, belajarlah yang ulet dan persiapkan diri untuk UAS yang tak usang lagi akan dilaksanakan.Soal UT EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Jika pemerintahan tempat diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan tempat yakni …A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan acara pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau tempat otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan tempat sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan tempat hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan didanai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur tempat dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur tempat dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang dipakai yakni …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada tempat diperinci secara tegas, maka anutan rumah tangga yang dipakai yakni …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada tempat diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di tempat secara operasional yakni …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah tempat mempunyai suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tempat yang dipakai yakni model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah tempat mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan tempat ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang dipakai adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan tempat ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah tempat sanggup dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok dengan kiprah penunjang, maka asas yang dipakai dalam penyusunan organisasi pemerintah tempat yakni …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini memilih bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana kiprah pokok dan kiprah penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi tempat pada pemerintah tempat yakni …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. forum teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk memilih nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi yakni …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for pembinaan purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk memilih nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil tempat dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, honor dan tunjangan pegawai negeri sipil tempat bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PNS Daerah supaya bisa melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat tempat provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan tempat yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan tempat yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, kalau dipakai untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. memilih indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. tetapkan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yakni …
A. mengumpulkan system warta akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional perihal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah tempat dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk menciptakan peraturan tempat bersama kepala tempat merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk menciptakan Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan perda merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas perkara besar yang akan diputuskan DPRD yakni ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas perkara yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain mempunyai kiprah ...
A. mendapatkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati watak dan moral anggota DPRD
C. menunjukkan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemda dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. menunjukkan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda antara lain yakni ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. proteksi dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai unruk pelayanan yang bersifat unik ibarat pencemaran yakni metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat sanggup dipakai untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, memakai sistem terpadu
29. Kendala dalam menunjukkan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, hambatan yang bersumber dari efek lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain mempunyai karakteristik edukatif, maksudnya yakni ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari planning semula
B. menunjukkan proteksi bagi yang tidak salah
C. membimbing supaya pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan tempat antara lain ...
A. ratifikasi pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. penghapusan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan tempat yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di tempat kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan tempat kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan kiprah inspektorat kabupaten
34. Out put investigasi keuangan yang dilakukan oleh BPK yakni ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put investigasi keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yakni ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. dewan perwakilan rakyat Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang orisinil Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat yakni ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, forum ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi mempunyai hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah spesial Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini memilih bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
<b>Petunjuk Pilihlah:</b>
A. kalau tanggapan 1 dan 2 benar
B. kalau tanggapan 1 dan 3 benar
C. kalau tanggapan 2 dan 3 benar
D. kalau tanggapan 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah tempat dilakukan melalui prosedur …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui prosedur penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah tempat kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah tempat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan tempat dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah tempat antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang seni administrasi organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang seni administrasi organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian tempat mencakup ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian tempat bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan tempat yang sah berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan tempat yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah tempat mencakup pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan tempat dan anggaran tempat tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Download Soal UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Mungkin Anda bertanya, kenapa soal-soal di atas tidak bisa di copy paste, ya alasannya yakni memang kami menon aktifkan akomodasi tersebut. Namun kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang bisa Anda unduh eksklusif melalui link berikut ini.Sekian artikel yang sanggup kami sampaikan untuk Anda berkenaan dengan Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Jawaban. Untuk bisa mendapatkan hasil yang anggun dan bisa lulus sempurna waktu dari UT tentunya Anda haruslah ulet dalam belajar, meskipun berguru bukan menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, namun setidaknya dengan berguru Anda akan lebih siap dalam mengikuti UAS. Pertanyaan dan saran silahkan sampaikan pada kami melalui form Contact, terima kasih. Sumber https://www.soalut.com/