Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Adpu4410 Kebijakan Publik Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik dan kunci jawaban kami share untuk bapak / ibu Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ipem yang dikala ini sedang duduk di semester 7. Senang sekali kami kembali menyebarkan untuk Anda terkait Soal UT. Karena pada postingan sebelumnya kami juga telah menyebarkan Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 7 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4434 Pembangunan Politik yang bisa Anda lihat dan pelajari juga.
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa kegiatan tutorial di Universitas Terbuka sudah memasuki pertemuan terakhir. Nah selanjutnya kita tahu bersama bahwa sehabis itu akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Dari pertemuan tersebut tentu masih kurang kalau ingin mengulas semua materi pada modul kuliah, apalagi kalau SKSnya besar.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 7 Lainnya:
Disini kami menyebarkan Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Dengan mempelajari soal-soal ibarat ini kami yakin Anda akan jauh lebih efektif untuk memanfaatkan waktu Anda. Namun tentu Anda harus mempelajari juga catatan kuliah Anda dan membuka kembali modul kuliah Anda.
A. aspirasi dan tindakan elit politik dalam acara politiknya
B. semua tindakan negara
C. serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai efek penting terhadap sejumlah besar orang
D. pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah arti kebijakan publik
2. Perhatikan referensi berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menuntaskan dilema ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari referensi tersebut, arahan tersebut menggambarkan...
A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
C. kecerdikan dengan pembuat kecerdikan satu orang
D. kecerdikan dengan pembuat kecerdikan banyak orang
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah referensi kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang yakni Presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran enteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo
3. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan kalau dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
A. serangkaian tindakan menentukan alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
B. serangkaian tindakan menentukan alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
C. suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
D. suatu pemecahan dilema tertentu
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah karakteristik pembuatan keputusan yang membedakannya dari pembuatan kebijakan
4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
A. harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
B. persepsi masyarakat ihwal kebutuhannya
C. semua harta negara
D. segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah hakikat kepentingan publik (public interest)
5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan manajemen negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
A. bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
B. bertugas menjalankan kebijakan negara
C. melaksanakan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
D. membangun institusi politik dalam negara
Jawab:
A. Benar, lantaran A adalah fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi
6. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa kiprah dan fungsi adminitrator publik adalah...
A. menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
B. melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
C. mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
D. semata-mata melaksanakan kebijakan publik
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif
7. Hubungan yang menjelaskan kekerabatan antara manajemen negara dan manajemen pembangunan ialah adminitrasi pembangunan merupakan…
A. berorientasi pada masa kini sedangkan manajemen negara berorientasi pada masa yang akan datang
B. menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan manajemen negara menekankan penemuan untuk masa depan
C. stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan manajemen negara ialah akumulator pembangunan negara.
D. wujud manajemen negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip manajemen negara ialah landasan manajemen pembangunan
Jawab:
D. Benar, lantaran manajemen pembangunan ialah wujud manajemen negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip manajemen negara diterapkan oleh manajemen pembangunan
8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan dikala menghadapi dilema kontradiksi antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
A. mengartikulasikan nilai yang bertentangan biar sanggup dimanfaatkan untuk mengatasi dilema yang terjadi.
B. mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut biar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
C. menciptakan nilai-nilai gres yang mengikat masyarakat
D. melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah kewajiban pembuat kebijakan dikala menghadapi dilema kontradiksi antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
9. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di masa good governance, antar pemain drama politik melaksanakan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
A. kepemimpinan yang berwibawa
B. penegak aturan yang cerdas
C. pengetahuan aturan yang luas
D. sistem nilai sopan santun yang kuat
Jawab:
D. Jawaban: D lantaran sistem nilai sopan santun yang besar lengan berkuasa menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan
10. Salah satu acara partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi acara gladiator, adalah...
A. ikut memilih
B. meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
C. menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
D. mempunyai kekerabatan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah salah satu acara partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi acara gladiator
11. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
A. mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
B. membuka kekerabatan perdagangan negara dengan negara lain.
C. penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
D. penentu kebijakan luar negeri.
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan
12. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan efek politiknya melalui ikatan emosional jawaban kedekatan kekerabatan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
A. bantuan untuk kampaye
B. kampanye publikasi besar-besaran
C. melaksanakan tekanan melalui publikasi
D. efek pribadi
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan efek politiknya melalui ikatan emosional jawaban kedekatan kekerabatan dengan para pembuat kebijakan
13. Arti yang terkandung sebagai dilema kebijakan adalah...
A. konflik sosial
B. konflik horisontal dan vertikal
C. kebutuhan atau ketidakpusasan insan akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
D. problema umum yang saling bertentangan
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah arti yang terkandung sebagai dilema kebijakan
14. Agenda sistemik berbeda dengan acara pemerintah, sehingga acara sistemik diartikan sebagai...
A. semua gosip yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
B. tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
C. urutan daftar dilema dengan dilema terpenting sebagai prioritas
D. uraian masalah-masalah usang dan gres yang khas serta faktual dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai dilema publik dan melaksanakan tindakan serius terhadapnya
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah pengertian dari acara sistemik
15. Berikut ini pengertian proses perumusan proposal kebijakan, yakni kegiatan...
A. menciptakan daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
B. menyusun dan mengembangkan serangkaian jadwal pemerintah untuk mengatasi dilema tertentu
C. melegitimasi kebijakan definitif
D. melaksanakan kebijakan untuk memecahkan dilema publik
Jawab:
B. Benar, lantaran proses perumusan proposal kebijakan
16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses legalisasi kebijakan publik adalah...
A. organisasi non pemerintah
B. partai politik
C. pejabat atau tubuh yang berwenang
D. rakyat langsung
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah salah satu pihak yang terlibat dalam proses legalisasi kebijakan publik
17. Kebijakan negara Myanmar melaksanakan banyak sekali perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, dikala berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , ialah referensi dari kebijakan…
A. liberal
B. berdikari terealisasi (self-executing)
C. redistributif
D. regulator
Jawab:
B. Benar, lantaran banyak sekali kebijakan perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara dari negara usang ke negara gres merupakan referensi kebijakan self-executing
18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi kalau telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
C. banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi
D. pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak populer
Jawab:
B. Benar, lantaran A ialah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan berdasarkan Anderson
19. Teknik untuk menilai kebijakan jadwal pemerintah ”wajib berguru 9 tahun” sanggup dinilai dengan cara...
A. ekspresionistis
B. impresionistis
C. mengasumsikan opini publik
D. persepsional
Jawab:
B. Benar, lantaran berdasarkan Charles O. Jones, impresionistis ialah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik, selain ilmiah dan sistematis.
20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah…
A. daya guna
B. objektivitas
C. relevansi
D. validitas
Jawab:
C. Benar, lantaran kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut ialah relevansi
21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi materi bakar minyak sanggup terkena pada masyarakat kecil yang tidak mempunyai kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga materi pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
A. biaya tidak eksklusif (indirect cost)
B. eksternalitas positif
C. limbah kebijakan (spillover effects)
D. tidak diharapkan (unintended consequences)
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan
22. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, ialah karaktersitik advokasi kebijakan ialah ...
A. menjelaskan lantaran suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
C. meliputi pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak meliputi pengumpulan data
D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
Jawab:
D. Benar, lantaran D salah satu faktor perbedaan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan
23. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
A. biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
B. fisibitas politik (political feasibility)
C. pelaku kebijakan (political subject)
D. penilai kebijakan (political assessor
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu komponen dalam analisis kebijakan ialah fisibitas politik (political feasibility) yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan
24. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi jawaban yang mungkin terjadi pada proposal kebijakan yang ditawarkan pemerintah, kalau kebijakan tersebut diberlakukan, ialah metode analisis kebijakan yang berupa...
A. ad hoc analysis
B. pre hoc analysis
C. post hoc analysis
D. quasi experimental approach
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi jawaban yang mungkin terjadi pada proposal kebijakan yang ditawarkan pemerintah, kalau kebijakan tersebut diberlakukan
25. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada penilaian kebijakan ihwal RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang memakai pertimbangan….
A. mayoritas analisis kuantitatif
B. mayoritas tergantung pada komputer
C. rendahnya jenjang dilema yang dihadapi
D. tingginya jenjang dilema yang dihadapi
Jawab:
B. Benar, lantaran perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada penilaian kebijakan ihwal RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang memakai pertimbangan terletak pada tingginya jenjang dilema yang dihadapi
26. Jika memakai metode analisis biaya laba tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi jadwal tersebut mengikuti….
A. rasionalitas sosial
B. rasionalitas politik
C. intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
D. pasar bebas
Jawab:
D. Benar, lantaran kalau memakai metode analisis biaya laba tradisional dalam menganalisis kebijakan publik pemberdayaan ekonomi pesantren di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi jadwal tersebut mengikuti pasar bebas
27. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
A. fungsi ombudsman dalam pemerintahan
B. lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
C. prosedur politik organisasi massa dan organisasi politik
D. sikap elit politik
Jawab:
B. Benar, lantaran lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik ialah fokus model instituional sebagai model analisis kebijakan publik
28. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru sanggup berubah kalau ada situasi dan kondisi kelompok….
A. minoritas berseteru dengan kelompok dominan
B. mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
C. mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
D. mayoritas kehilangan kekuasaannya
Jawab:
D. Benar, lantaran berdasarkan model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru sanggup berubah kalau ada situasi dan kondisi kelompok mayoritas kehilangan kekuasaannya
29. Jika memakai model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka sanggup diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
A. kelompok kepentingan
B. pemerintah rejim sebelumnya
C. kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
D. musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat
Jawab:
A. Benar, lantaran A dari analisis model elit massa ialah salah satu kepentingan yang dipertimbangkan pada dikala kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi
30. Jika model elit massa yang dipakai untuk menganalisis kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir, maka konsensus elit dipakai untuk ….
A. menghargai kepentingan massa dalam investasi ajaib bagi industri hilir
B. menilai sikap dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi ajaib bagi industri hilir
C. menciptakan kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir sebagai belahan dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
D. membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir secara terbuka dalam lembaga politik
Jawab:
C. Benar, lantaran kalau model elit massa yang dipakai untuk menganalisis kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir, maka konsensus elit dipakai untuk menciptakan kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir sebagai belahan dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
31. Masukan dalam model sistem politik berupa...
A. pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
B. hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
C. sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
D. tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
Jawab:
D. Benar, lantaran masukan dalam model sistem politik berupa tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
32. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
A. kebijakan dikatakan ”baik” kalau para pembuat kebijakan setuju akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
B. perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
C. pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
D. sifat kebijakannya ialah mengobati (remedial) untuk waktu kini dan bukan untuk masa mendatang.
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif ialah perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan
33. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui kalau dewan perwakilan rakyat RI dan pemerintah sentra sebagai pembuat kebijakan melaksanakan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
A. kekuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
B. menentukan alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
C. nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
D. tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)
Jawab:
C. Benar, lantaran berdasarkan model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak ialah nilai-nilai uatam dalam masyarakat
34. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah….
A. hasil kesepakatan antar elit politik ibarat yang terjadi di Thailand
B. hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh ibarat yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
C. hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
D. hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah salah satu landasan para pembuat kebijakan berdasarkan model inkremental
35. Salah satu kelebihan model inkremental yang sanggup dipertimbangkan oleh Presiden RI dan dewan perwakilan rakyat RI untuk menciptakan kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
A. analisis sanggup dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
B. sanggup menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
C. sanggup dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
D. mendapat cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah salah satu kelebihan model inkremental yakni sanggup menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
36. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
A. berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
B. banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan dilema jawaban dari pembandingan kebijakan usang dengan yang baru.
C. hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
D. sebagai sintesa pemecahan dilema penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
Jawab:
D. Benar, sebab kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, ialah sebagai sintesa pemecahan dilema penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental
37. Pada kebijakan mendasar pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kongkalikong dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut ialah model ….
A. inkremental
B. institusional
C. rasional komprehensif
D. mixed scanning (pemindaian campuran)
Jawab:
D. Benar, sebab model pemindaian adonan (mixed scanning) dipakai pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut memakai model inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif (berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional ) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis
38. Berikut ini beberapa faktor yang memperlihatkan keabsahan (legitimasi) kiprah pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, antara lain pemerintah memiliki...
1. pemberian infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan
2. hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional
3. kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban no 1,2,3 ialah beberapa faktor yang memperlihatkan keabsahan (legitimasi) kiprah pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan
39. Nilai yang terdapat dalam kehidupan insan berasal dari...
1. keyakinan masyarakat untuk menyejahterakan hidupnya
2. kebijakan publik suatu negara
3. pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 lantaran keyakinan dan pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi asal suatu nilai dalam masyarakat
40. Berikut ini alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi, antara lain...
1. proses formulasi kebijakan publik tidak didominasi oleh para politisi dan mengabaikan kiprah eksekutif publik
2. proses formulasi kebijakan publik tidak diputus dengan proses implementasi kebijakan
3. proses kebijakan tidak lepas dari sistem nilai sopan santun yang dianut para pemain drama kebijakan yang ada pada tubuh eksekutif dan legislatif
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban 1,2,3 adalah alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi
41. Penyelenggaraan pemerintahan yang higienis dan bebas korupsi, kongkalikong dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan...
1. komitmen besar lengan berkuasa aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang
2. peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar
3. nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban 1,2, dan 3 ialah dasar conditio sine penyelenggaraan pemerintahan yang higienis dan bebas korupsi, kongkalikong dan nepotisme
42. Berikut ini beberapa fenomena atau tanda-tanda orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan, antara lain orientasi pada...
1. pihak yang sedang memerintah rejim yakni bagaimana individu atau kelompok memperlihatkan penilaian terhadap lembaga-lembaga negara
2. keahlian politik yakni seberapa sering individu atau kelompok berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan memakai sumber-sumber politik
3. orientasi pada masukan-masukan dan keluaran-keluaran pemerintah yakni bagaimana masyarakat menanggapi cara pemerintah mengakomodasi kepentingan publik
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 lantaran jawaban 1 dan 3 ialah orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan
43. Berikut ini beberapa pengertian budaya politik, yakni...
1. kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laris terhadap pemerintah dan politik suatu masyarakat
2. semua orientasi politik yang relevan secara pengetahuan (kognitif), penilaian (evaluatif) dan tindakan (ekspresif)
3. totalitas cara hidup rakyat
Jawab:
A Benar, lantaran jawaban 1 dan 2 ialah beberapa pengertian budaya politik
44. Fungsi dan kiprah utama partai politik bagi masyarakat adalah...
1. sarana partisipasi politik masyarakat
2. penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar
3. sarana eksklusif masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan
Jawab:
B Benar, lantaran jawaban 1 dan 3 ialah fungsi dan kiprah utama partai politik bagi masyarakat
45. Karakteristik SP3 (Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran) yang perlu dipahami oleh dewan perwakilan rakyat RI dan Presiden RI kalau memakai SP3 dalam pembuatan kebijakan publik ihwal penanggulangan korban Lumpur Lapindo, adalah…
1. tujuan umum ditentukan dikaitkan dengan tujuan-tujuan spesifik paket penanggulangan
2. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan sumber-sumber daya yang diperlukan.
3. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendukung pemerintahan.
Jawab:
A Benar, lantaran jawaban 1 dan 2 merupakan karakteristik SP3
Itulah postingan yang sanggup kami sampaikan untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publikdan Kunci Jawaban. Semoga dengan adanya soal-soal di atas bisa menjadi sumber berguru yang gres untuk Anda, sehingga Anda lebih mantap dalam menghadapi UAS natinya. Jangan lupa untuk saling menyebarkan pada sobat Anda yang lainya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan ke kami melalui laman Contact, terima kasih.
Sumber https://www.soalut.com/
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa kegiatan tutorial di Universitas Terbuka sudah memasuki pertemuan terakhir. Nah selanjutnya kita tahu bersama bahwa sehabis itu akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Dari pertemuan tersebut tentu masih kurang kalau ingin mengulas semua materi pada modul kuliah, apalagi kalau SKSnya besar.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi kalau mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan sajian search pada situs ini.
Baca Juga
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4439 Perubahan Sosial dan Pembangunan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4434 Pembangunan Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota
- Contoh Soal TAP UT Ilmu Pemerintahan IPEM4500 Tugas Akhir Program
- Contoh Karil UT Ilmu Pemerintahan IPEM4560 Karya Ilmiah
Disini kami menyebarkan Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Dengan mempelajari soal-soal ibarat ini kami yakin Anda akan jauh lebih efektif untuk memanfaatkan waktu Anda. Namun tentu Anda harus mempelajari juga catatan kuliah Anda dan membuka kembali modul kuliah Anda.
Soal UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik
Semua Soal Ilmu Pemerintahan ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang mana soal-soal ini tentunya sudah di pilih dan diprediksi akan keluar pada dikala UAS nantinya. Dan yang menciptakan soal-soal ini memang yang berkompeten di bidangnya. Jasi silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh soal-soalnya.Soal UT ADPU4410 Kebijakan Publik
1. Kebijakan publik diartikan sebagai....A. aspirasi dan tindakan elit politik dalam acara politiknya
B. semua tindakan negara
C. serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai efek penting terhadap sejumlah besar orang
D. pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah arti kebijakan publik
2. Perhatikan referensi berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menuntaskan dilema ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari referensi tersebut, arahan tersebut menggambarkan...
A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
C. kecerdikan dengan pembuat kecerdikan satu orang
D. kecerdikan dengan pembuat kecerdikan banyak orang
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah referensi kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang yakni Presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran enteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo
3. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan kalau dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
A. serangkaian tindakan menentukan alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
B. serangkaian tindakan menentukan alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
C. suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
D. suatu pemecahan dilema tertentu
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah karakteristik pembuatan keputusan yang membedakannya dari pembuatan kebijakan
4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
A. harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
B. persepsi masyarakat ihwal kebutuhannya
C. semua harta negara
D. segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah hakikat kepentingan publik (public interest)
5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan manajemen negara menjelaskan bahwa fungsi politik....
A. bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara
B. bertugas menjalankan kebijakan negara
C. melaksanakan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat
D. membangun institusi politik dalam negara
Jawab:
A. Benar, lantaran A adalah fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi
6. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa kiprah dan fungsi adminitrator publik adalah...
A. menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara
B. melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik
C. mengawasi nilai-nilai dalam proses politik
D. semata-mata melaksanakan kebijakan publik
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif
7. Hubungan yang menjelaskan kekerabatan antara manajemen negara dan manajemen pembangunan ialah adminitrasi pembangunan merupakan…
A. berorientasi pada masa kini sedangkan manajemen negara berorientasi pada masa yang akan datang
B. menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan manajemen negara menekankan penemuan untuk masa depan
C. stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan manajemen negara ialah akumulator pembangunan negara.
D. wujud manajemen negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip manajemen negara ialah landasan manajemen pembangunan
Jawab:
D. Benar, lantaran manajemen pembangunan ialah wujud manajemen negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip manajemen negara diterapkan oleh manajemen pembangunan
8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan dikala menghadapi dilema kontradiksi antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah...
A. mengartikulasikan nilai yang bertentangan biar sanggup dimanfaatkan untuk mengatasi dilema yang terjadi.
B. mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut biar tidak terjadi polemik dalam masyarakat
C. menciptakan nilai-nilai gres yang mengikat masyarakat
D. melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah kewajiban pembuat kebijakan dikala menghadapi dilema kontradiksi antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
9. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di masa good governance, antar pemain drama politik melaksanakan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan...
A. kepemimpinan yang berwibawa
B. penegak aturan yang cerdas
C. pengetahuan aturan yang luas
D. sistem nilai sopan santun yang kuat
Jawab:
D. Jawaban: D lantaran sistem nilai sopan santun yang besar lengan berkuasa menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan
10. Salah satu acara partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi acara gladiator, adalah...
A. ikut memilih
B. meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif
C. menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu
D. mempunyai kekerabatan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah salah satu acara partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi acara gladiator
11. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
A. mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
B. membuka kekerabatan perdagangan negara dengan negara lain.
C. penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
D. penentu kebijakan luar negeri.
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan
12. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan efek politiknya melalui ikatan emosional jawaban kedekatan kekerabatan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
A. bantuan untuk kampaye
B. kampanye publikasi besar-besaran
C. melaksanakan tekanan melalui publikasi
D. efek pribadi
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan efek politiknya melalui ikatan emosional jawaban kedekatan kekerabatan dengan para pembuat kebijakan
13. Arti yang terkandung sebagai dilema kebijakan adalah...
A. konflik sosial
B. konflik horisontal dan vertikal
C. kebutuhan atau ketidakpusasan insan akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
D. problema umum yang saling bertentangan
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah arti yang terkandung sebagai dilema kebijakan
14. Agenda sistemik berbeda dengan acara pemerintah, sehingga acara sistemik diartikan sebagai...
A. semua gosip yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
B. tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
C. urutan daftar dilema dengan dilema terpenting sebagai prioritas
D. uraian masalah-masalah usang dan gres yang khas serta faktual dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai dilema publik dan melaksanakan tindakan serius terhadapnya
Jawab:
A. Benar, lantaran A ialah pengertian dari acara sistemik
15. Berikut ini pengertian proses perumusan proposal kebijakan, yakni kegiatan...
A. menciptakan daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
B. menyusun dan mengembangkan serangkaian jadwal pemerintah untuk mengatasi dilema tertentu
C. melegitimasi kebijakan definitif
D. melaksanakan kebijakan untuk memecahkan dilema publik
Jawab:
B. Benar, lantaran proses perumusan proposal kebijakan
16. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses legalisasi kebijakan publik adalah...
A. organisasi non pemerintah
B. partai politik
C. pejabat atau tubuh yang berwenang
D. rakyat langsung
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah salah satu pihak yang terlibat dalam proses legalisasi kebijakan publik
17. Kebijakan negara Myanmar melaksanakan banyak sekali perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, dikala berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , ialah referensi dari kebijakan…
A. liberal
B. berdikari terealisasi (self-executing)
C. redistributif
D. regulator
Jawab:
B. Benar, lantaran banyak sekali kebijakan perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara dari negara usang ke negara gres merupakan referensi kebijakan self-executing
18. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi kalau telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
C. banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi
D. pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak populer
Jawab:
B. Benar, lantaran A ialah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan berdasarkan Anderson
19. Teknik untuk menilai kebijakan jadwal pemerintah ”wajib berguru 9 tahun” sanggup dinilai dengan cara...
A. ekspresionistis
B. impresionistis
C. mengasumsikan opini publik
D. persepsional
Jawab:
B. Benar, lantaran berdasarkan Charles O. Jones, impresionistis ialah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik, selain ilmiah dan sistematis.
20. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah…
A. daya guna
B. objektivitas
C. relevansi
D. validitas
Jawab:
C. Benar, lantaran kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut ialah relevansi
21. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi materi bakar minyak sanggup terkena pada masyarakat kecil yang tidak mempunyai kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga materi pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...
A. biaya tidak eksklusif (indirect cost)
B. eksternalitas positif
C. limbah kebijakan (spillover effects)
D. tidak diharapkan (unintended consequences)
Jawab:
C. Benar, lantaran C ialah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan
22. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, ialah karaktersitik advokasi kebijakan ialah ...
A. menjelaskan lantaran suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
C. meliputi pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak meliputi pengumpulan data
D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
Jawab:
D. Benar, lantaran D salah satu faktor perbedaan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan
23. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
A. biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
B. fisibitas politik (political feasibility)
C. pelaku kebijakan (political subject)
D. penilai kebijakan (political assessor
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu komponen dalam analisis kebijakan ialah fisibitas politik (political feasibility) yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan
24. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi jawaban yang mungkin terjadi pada proposal kebijakan yang ditawarkan pemerintah, kalau kebijakan tersebut diberlakukan, ialah metode analisis kebijakan yang berupa...
A. ad hoc analysis
B. pre hoc analysis
C. post hoc analysis
D. quasi experimental approach
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi jawaban yang mungkin terjadi pada proposal kebijakan yang ditawarkan pemerintah, kalau kebijakan tersebut diberlakukan
25. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada penilaian kebijakan ihwal RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang memakai pertimbangan….
A. mayoritas analisis kuantitatif
B. mayoritas tergantung pada komputer
C. rendahnya jenjang dilema yang dihadapi
D. tingginya jenjang dilema yang dihadapi
Jawab:
B. Benar, lantaran perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada penilaian kebijakan ihwal RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang memakai pertimbangan terletak pada tingginya jenjang dilema yang dihadapi
26. Jika memakai metode analisis biaya laba tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi jadwal tersebut mengikuti….
A. rasionalitas sosial
B. rasionalitas politik
C. intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun
D. pasar bebas
Jawab:
D. Benar, lantaran kalau memakai metode analisis biaya laba tradisional dalam menganalisis kebijakan publik pemberdayaan ekonomi pesantren di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi jadwal tersebut mengikuti pasar bebas
27. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah...
A. fungsi ombudsman dalam pemerintahan
B. lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik
C. prosedur politik organisasi massa dan organisasi politik
D. sikap elit politik
Jawab:
B. Benar, lantaran lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik ialah fokus model instituional sebagai model analisis kebijakan publik
28. Menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru sanggup berubah kalau ada situasi dan kondisi kelompok….
A. minoritas berseteru dengan kelompok dominan
B. mayoritas berserikat dengan kelompok dominan
C. mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas
D. mayoritas kehilangan kekuasaannya
Jawab:
D. Benar, lantaran berdasarkan model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru sanggup berubah kalau ada situasi dan kondisi kelompok mayoritas kehilangan kekuasaannya
29. Jika memakai model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik jaman awal reformasi RI, maka sanggup diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi, merupakan hasil kebijakan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kepentingan ….
A. kelompok kepentingan
B. pemerintah rejim sebelumnya
C. kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya
D. musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat
Jawab:
A. Benar, lantaran A dari analisis model elit massa ialah salah satu kepentingan yang dipertimbangkan pada dikala kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan awal reformasi
30. Jika model elit massa yang dipakai untuk menganalisis kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir, maka konsensus elit dipakai untuk ….
A. menghargai kepentingan massa dalam investasi ajaib bagi industri hilir
B. menilai sikap dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi ajaib bagi industri hilir
C. menciptakan kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir sebagai belahan dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
D. membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir secara terbuka dalam lembaga politik
Jawab:
C. Benar, lantaran kalau model elit massa yang dipakai untuk menganalisis kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir, maka konsensus elit dipakai untuk menciptakan kebijakan investasi ajaib bagi industri hilir sebagai belahan dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik
31. Masukan dalam model sistem politik berupa...
A. pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat
B. hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR
C. sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal
D. tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
Jawab:
D. Benar, lantaran masukan dalam model sistem politik berupa tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik
32. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik, adalah…
A. kebijakan dikatakan ”baik” kalau para pembuat kebijakan setuju akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut.
B. perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan.
C. pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan
D. sifat kebijakannya ialah mengobati (remedial) untuk waktu kini dan bukan untuk masa mendatang.
Jawab:
B. Benar, sebab salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif ialah perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan
33. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui kalau dewan perwakilan rakyat RI dan pemerintah sentra sebagai pembuat kebijakan melaksanakan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy) adalah….
A. kekuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut
B. menentukan alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara
C. nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak
D. tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan insentif bagi wajib pajak (sunset policy)
Jawab:
C. Benar, lantaran berdasarkan model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak ialah nilai-nilai uatam dalam masyarakat
34. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah….
A. hasil kesepakatan antar elit politik ibarat yang terjadi di Thailand
B. hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh ibarat yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami.
C. hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
D. hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Jawab:
D. Benar, lantaran D ialah salah satu landasan para pembuat kebijakan berdasarkan model inkremental
35. Salah satu kelebihan model inkremental yang sanggup dipertimbangkan oleh Presiden RI dan dewan perwakilan rakyat RI untuk menciptakan kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009, antara lain….
A. analisis sanggup dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua faktor yang ada.
B. sanggup menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
C. sanggup dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan.
D. mendapat cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional.
Jawab:
B. Benar, lantaran B ialah salah satu kelebihan model inkremental yakni sanggup menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
36. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, adalah…
A. berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
B. banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan dilema jawaban dari pembandingan kebijakan usang dengan yang baru.
C. hasil analisanya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah.
D. sebagai sintesa pemecahan dilema penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental.
Jawab:
D. Benar, sebab kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan publik, ialah sebagai sintesa pemecahan dilema penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental
37. Pada kebijakan mendasar pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kongkalikong dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi publik Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut ialah model ….
A. inkremental
B. institusional
C. rasional komprehensif
D. mixed scanning (pemindaian campuran)
Jawab:
D. Benar, sebab model pemindaian adonan (mixed scanning) dipakai pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut memakai model inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif (berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional ) menghilangkan praktik korupsi secara sistematis
38. Berikut ini beberapa faktor yang memperlihatkan keabsahan (legitimasi) kiprah pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, antara lain pemerintah memiliki...
1. pemberian infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan
2. hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional
3. kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban no 1,2,3 ialah beberapa faktor yang memperlihatkan keabsahan (legitimasi) kiprah pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan
39. Nilai yang terdapat dalam kehidupan insan berasal dari...
1. keyakinan masyarakat untuk menyejahterakan hidupnya
2. kebijakan publik suatu negara
3. pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 lantaran keyakinan dan pola-pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi asal suatu nilai dalam masyarakat
40. Berikut ini alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi, antara lain...
1. proses formulasi kebijakan publik tidak didominasi oleh para politisi dan mengabaikan kiprah eksekutif publik
2. proses formulasi kebijakan publik tidak diputus dengan proses implementasi kebijakan
3. proses kebijakan tidak lepas dari sistem nilai sopan santun yang dianut para pemain drama kebijakan yang ada pada tubuh eksekutif dan legislatif
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban 1,2,3 adalah alasan-alasan mengapa paradigma kontinuum politik-administrasi tidak berlaku lagi
41. Penyelenggaraan pemerintahan yang higienis dan bebas korupsi, kongkalikong dan nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga harus dibangun berdasarkan...
1. komitmen besar lengan berkuasa aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang
2. peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar
3. nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik
Jawab:
D Benar, 1, 2 dan 3 lantaran jawaban 1,2, dan 3 ialah dasar conditio sine penyelenggaraan pemerintahan yang higienis dan bebas korupsi, kongkalikong dan nepotisme
42. Berikut ini beberapa fenomena atau tanda-tanda orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan, antara lain orientasi pada...
1. pihak yang sedang memerintah rejim yakni bagaimana individu atau kelompok memperlihatkan penilaian terhadap lembaga-lembaga negara
2. keahlian politik yakni seberapa sering individu atau kelompok berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan memakai sumber-sumber politik
3. orientasi pada masukan-masukan dan keluaran-keluaran pemerintah yakni bagaimana masyarakat menanggapi cara pemerintah mengakomodasi kepentingan publik
Jawab:
B Benar, 1 dan 3 lantaran jawaban 1 dan 3 ialah orientasi budaya politik pada struktur pemerintahan
43. Berikut ini beberapa pengertian budaya politik, yakni...
1. kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laris terhadap pemerintah dan politik suatu masyarakat
2. semua orientasi politik yang relevan secara pengetahuan (kognitif), penilaian (evaluatif) dan tindakan (ekspresif)
3. totalitas cara hidup rakyat
Jawab:
A Benar, lantaran jawaban 1 dan 2 ialah beberapa pengertian budaya politik
44. Fungsi dan kiprah utama partai politik bagi masyarakat adalah...
1. sarana partisipasi politik masyarakat
2. penghubung kepentingan rakyat dengan negara luar
3. sarana eksklusif masyarakat untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan
Jawab:
B Benar, lantaran jawaban 1 dan 3 ialah fungsi dan kiprah utama partai politik bagi masyarakat
45. Karakteristik SP3 (Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran) yang perlu dipahami oleh dewan perwakilan rakyat RI dan Presiden RI kalau memakai SP3 dalam pembuatan kebijakan publik ihwal penanggulangan korban Lumpur Lapindo, adalah…
1. tujuan umum ditentukan dikaitkan dengan tujuan-tujuan spesifik paket penanggulangan
2. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan sumber-sumber daya yang diperlukan.
3. mengaitkan tujuan-tujuan spesifik dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendukung pemerintahan.
Jawab:
A Benar, lantaran jawaban 1 dan 2 merupakan karakteristik SP3
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publik
Soal-soal di atas tidak bisa Anda copy dan pastekan, namun kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh eksklusif melalui link berikut ini.Itulah postingan yang sanggup kami sampaikan untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ADPU4410 Kebijakan Publikdan Kunci Jawaban. Semoga dengan adanya soal-soal di atas bisa menjadi sumber berguru yang gres untuk Anda, sehingga Anda lebih mantap dalam menghadapi UAS natinya. Jangan lupa untuk saling menyebarkan pada sobat Anda yang lainya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan ke kami melalui laman Contact, terima kasih.
Sumber https://www.soalut.com/
