Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Ipem4425 Kekerabatan Pusat-Daerah Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah dan kunci balasan kami bagikan untuk membantu teman-teman Mahasiswa dalam mencar ilmu khususnya untuk Mahasiswa jurusan Ipem semester 6. Pada artikel kami yang lalu, kami juga telah mengembangkan kepada Anda Soal Ut Ilmu Pemerintahan Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4431 Manajemen Pemerintahan yang bisa Anda lihat dan pelajari juga tentunya.
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di Universitas Terbuka sendiri itu kegiatan pembelajarannya dilaksanakan delapan kali dalam satu semesternya. Dari pertemuan tersebut tentunya tidak cukup untuk mengulas tuntas semua bahan yang ada pada modul. Apalagi model dengan SKS besar. Maka dari itu Mahasiswa di tuntut ekstra mencar ilmu berdikari di rumah supaya bahan yang ada pada modul sanggup di pahami. Namun kesibukan pekerjaan atau kegiatan dalam rumah tangga menciptakan Mahasiswa lalai dalam belajar.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 6 Lainnya:
Dengan adanya Soal UT Ilmu Pemerintahan ibarat ini dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawbannya kami berharap bisa menjadi sumber mencar ilmu yang efektif dan efesien untuk teman-teman yang memang kadang malas kalau harus membaca semua bahan pada modul.
A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu insiden di masyarakat yakni ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, merupakan hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang isu nasional
C. pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis mengenai banyak sekali problem nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah yakni ...
A. kepala kawasan dan perangkat daerah
B. pemerintah kawasan dan DPRD
C. kepala kawasan dan wakilnya
D. kepala kawasan dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya merupakan forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan memutuskan APBD bersama kepala kawasan disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau memutuskan APBD
6. Pegawai negeri sipil kawasan antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, merupakan PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah kawasan kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, merupakan pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah kawasan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan administrasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tercapai yakni ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan yakni ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan alasan dilihat dari segi teknik organisasi
12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala kawasan melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah isyarat dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, merupakan merupakan karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah kawasan antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawab:
B. benar, merupakan pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh kawasan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kawasan disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pangkal
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pangkal
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada kawasan yang memakai aliran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap dikala urusan rumah tangga kawasan sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kawasan yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga kawasan tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan kawasan diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga kawasan sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, merupakan ciri aliran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yakni sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala kawasan sebagai alat pemerintah kawasan yakni ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan akal politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan administrator pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pembantuan
Jawab:
D. benar, merupakan kiprah kepala kawasan sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, merupakan kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat kawasan sebagai pembantu kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yakni ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, merupakan pembantu kepala kawasan dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada kawasan didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak kawasan yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak kawasan semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada kawasan provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak kawasan provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, merupakan pajak kawasan provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kawasan dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran kawasan dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak ibarat tragedi alam
Jawab:
B. benar, merupakan tujuan pemberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
Jawab:
D. benar, merupakan pendanaan dalam rangka kiprah pembantuan
25. Sumber pendanaan kawasan yang berasal dari pendapatan orisinil kawasan dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman kawasan jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
Jawab:
D. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup menawarkan layanan yang profesional, artinya yakni ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, merupakan karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yakni teladan pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, merupakan teladan pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemberian perijinan
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah kawasan antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional yakni tahap ...
A. masa konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil alhasil sanggup dipertanggungjawabkan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala kawasan pada dikala kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, merupakan cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara konkret dan efektif
Jawab:
C. benar, merupakan tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut yakni ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan fokus penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 yakni ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkualitas dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkualitas serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, merupakan prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, acara dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, merupakan fokus pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan menciptakan kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang ditetapkan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang supaya berlaku jujur
C. menawarkan proteksi bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, merupakan ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada kawasan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau semuanya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan kawasan antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. pemanfaatan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda merupakan pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala kawasan serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Nah itulah artikel terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerahdan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet untuk menambah pemahaman Anda terkait materi-materi pada modul kuliah. Jangan lupa untuk saling mengembangkan dan kalau Anda punya pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih. Sumber https://www.soalut.com/
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di Universitas Terbuka sendiri itu kegiatan pembelajarannya dilaksanakan delapan kali dalam satu semesternya. Dari pertemuan tersebut tentunya tidak cukup untuk mengulas tuntas semua bahan yang ada pada modul. Apalagi model dengan SKS besar. Maka dari itu Mahasiswa di tuntut ekstra mencar ilmu berdikari di rumah supaya bahan yang ada pada modul sanggup di pahami. Namun kesibukan pekerjaan atau kegiatan dalam rumah tangga menciptakan Mahasiswa lalai dalam belajar.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi kalau mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan sajian search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 6 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4428 Ekonomi Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4430 Etika Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4431 Manajemen Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4319 Komunikasi Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4424 Filsafat Ilmu Pemerintahan
Dengan adanya Soal UT Ilmu Pemerintahan ibarat ini dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawbannya kami berharap bisa menjadi sumber mencar ilmu yang efektif dan efesien untuk teman-teman yang memang kadang malas kalau harus membaca semua bahan pada modul.
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah
Soal-soal yang kami bagikan ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya merupakan soal-soal pilihan dan dibentuk oleh Dosen yang memang berkompeten di bidangnya. Maka dari itu jangan Anda sia-siakan waktu Anda. Sesibuk apapun Anda usahakan untuk belajar, meskipun dengan soal-soal latihan ibarat ini.Soal UT IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah
1. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni asas ...A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
Jawab:
D. benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat
2. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu insiden di masyarakat yakni ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
Jawab:
A. benar, merupakan hak dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyeledikan
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi planning sektoral dan regional ke dalam suatu planning pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang isu nasional
C. pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis mengenai banyak sekali problem nasional dan internasional
Jawab:
D. benar, merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional
4. Lembaga pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah yakni ...
A. kepala kawasan dan perangkat daerah
B. pemerintah kawasan dan DPRD
C. kepala kawasan dan wakilnya
D. kepala kawasan dan DPRD
Jawab:
B. benar, keduanya merupakan forum pemerintahan daerah
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan memutuskan APBD bersama kepala kawasan disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau memutuskan APBD
6. Pegawai negeri sipil kawasan antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C. benar, merupakan PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah
7. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah kawasan kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
Jawab:
D. benar, merupakan pelayanan yang bersifat regulatif
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah kawasan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan administrasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tercapai yakni ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
Jawab:
B. benar, merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
A. mempunyai tingkat kebebasan tertentu
B. mempunyai kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. mempunyai kewenangan terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan ciri model pelaksana
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan yakni ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan alasan dilihat dari segi teknik organisasi
12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala kawasan melaksanakan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di kawasan berada di bawah isyarat dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D. benar, merupakan merupakan karakteristik field administration
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah kawasan antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawab:
B. benar, merupakan pengurusan
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera sanggup diatur dan diurus oleh kawasan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kawasan disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pangkal
D. isi otonomi daerah
Jawab:
C. benar, merupakan kewenangan pangkal
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada kawasan yang memakai aliran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap dikala urusan rumah tangga kawasan sanggup ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kawasan yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga kawasan tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan kawasan diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga kawasan sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B. benar, merupakan ciri aliran rumah tangga formil
17. Kedudukan kepala kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yakni sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala kawasan sebagai alat pemerintah kawasan yakni ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan akal politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan administrator pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pembantuan
Jawab:
D. benar, merupakan kiprah kepala kawasan sebagai alat pemerintah daerah
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai kiprah dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C. benar, merupakan kiprah dan wewenang DPRD
19. Organisasi perangkat kawasan sebagai pembantu kepala kawasan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yakni ...
A. sekretariat daerah
B. forum teknis daerah
C. tubuh atau kantor
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, merupakan pembantu kepala kawasan dalam menyusun kebijakan
20. Jika distribusi penerimaan kepada kawasan didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
Jawab:
A. benar, merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan
21. Pajak kawasan yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
Jawab:
A. benar, pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak kawasan semenjak jaman Hindia Belanda
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada kawasan provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak kawasan provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
Jawab:
D. benar, merupakan pajak kawasan provinsi
23. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kawasan dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran kawasan dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak ibarat tragedi alam
Jawab:
B. benar, merupakan tujuan pemberian dana alokasi khusus
24. Pendanaan dalam rangka kiprah pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
Jawab:
D. benar, merupakan pendanaan dalam rangka kiprah pembantuan
25. Sumber pendanaan kawasan yang berasal dari pendapatan orisinil kawasan dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawab:
B. benar, merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil
26. Pinjaman kawasan jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
Jawab:
D. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melaksanakan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus sanggup menawarkan layanan yang profesional, artinya yakni ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif mempunyai kejelasan dan kepastian
Jawab:
B. benar, merupakan karakteristik layanan yang bersifat profesional
28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yakni teladan pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
Jawab:
A. benar, merupakan teladan pelayanan publik secara tunggal
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam acara ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemberian perijinan
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pelayanan masyarakat
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah kawasan antara lain sanggup dilihat pada ...
A. planning kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
D. planning strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D. benar, planning pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional yakni tahap ...
A. masa konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
Jawab:
B. benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. memilih setiap kegiatan dan hasil alhasil sanggup dipertanggungjawabkan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A. benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang memakai pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan acara pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala kawasan pada dikala kampanye
B. memakai metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B. benar, merupakan cara yang ditempuh berdasarkan pendekatan teknokratik
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial sanggup diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. kiprah serta rakyat secara konkret dan efektif
Jawab:
C. benar, merupakan tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melaksanakan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut yakni ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B. benar, merupakan fokus penataan proses politik
36. Prioritas planning pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 yakni ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya insan berkualitas dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan insan berkualitas serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya insan termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A. benar, merupakan prioritas planning pembangunan jangka menengah 2020- 2024
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan mekanisme organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, acara dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C. benar, merupakan fokus pengawasan
38. Untuk mengubah sikap aparatur yang salah dan menciptakan kinerja aparatur sesuai dengan hukum dan standar yang ditetapkan, diharapkan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
Jawab:
B. benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap yang salah
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang supaya berlaku jujur
C. menawarkan proteksi bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B. benar, merupakan ciri pengawasan bersifat edukatif
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
Jawab:
C. benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada kawasan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C. benar, merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan
Pilihlah A, kalau 1 dan 2 benar; B, kalau 1 dan 3 benar; C, kalau 2 dan 3 benar; dan D, kalau semuanya benar.
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C. benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan kawasan antara lain mencakup ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. pemanfaatan sumber daya
Jawab:
D. benar, Hubungan pusat – kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan kiprah pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1. dewan perwakilan rakyat dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C. benar, BPK dan BPKP dan inspektur jenderal dan Bawasda merupakan pengawas fungsional
45. Upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D. benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi wacana kedudukan DPRD dan kepala kawasan serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah
Soal-soal di atas telah kami siapkan dalam bentuk file dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh eksklusif melalui link berikut ini.Nah itulah artikel terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerahdan Kunci Jawaban. Belajarlah yang ulet untuk menambah pemahaman Anda terkait materi-materi pada modul kuliah. Jangan lupa untuk saling mengembangkan dan kalau Anda punya pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih. Sumber https://www.soalut.com/