Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Ipem4321 Aturan Tata Pemerintahan Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan dan kunci tanggapan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa UT jurusan Ilmu Pemerintahan yang kini sedang berada pada semester 2 dan tak usang lagi akan mengikuti Ujian Akhir Semester. Pada postingan kami sebelumnya, kami juga telah membuatkan Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan yang juga sanggup Anda lihat dan pelajari.
Kami tahu bahwa Anda sangat mengharapkan bisa lulus dengan predikat yang bagus. Namun kita tahu bahwa setiap kemauan itu haruslah dengan usaha. Nah Anda sendiri usahanya sudah maksimal belum? Jika dirasa belum, maka belajarlah dari kini mumpung masih ada waktu sebelum acara Ujian Akhir Semester dilaksanakan.
Dan kita tahu waktu sudah mendekati sekali dengan acara UAS. Dengan waktu yang singkat ini Anda haruslah benar-benar memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan hingga Anda sia-siakan. Sesibuk apapun Anda jangan hingga Anda tidak belajar. Luangkan waktu Anda walaupun hanya sebentar.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 Lainnya:
Dengan mempelajari Soal UT dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci tanggapan menyerupai ini akan sangat efektif sekali. Karena Anda lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Berbeda bila Anda berguru dengan membaca semua bahan pada modul, hal itu akan aneka macam menghabiskan waktu Anda.
a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar
2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar
3. Hukum tata pemerintahan mengatur aturan yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. tubuh aturan publik
b. aturan publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar
4. Yang termasuk pemerintahan yang jelek berdasarkan F. Isywara ialah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar
5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar
6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) ialah konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Dekonsentrasi
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar
7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi manajemen negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar
8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar
9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar
10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar
11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum niscaya mempunyai kekuatan aturan tetap
Jawab:
b. benar
12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar
13. Perlunya pembangunan akomodasi umum menyerupai pasar, pelabuhan, dan taman parkir ialah perjuangan membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar
14. Pemerintah menciptakan peraturan kemudian lintas ialah bentuk sikap pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar
15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur hukuman terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melaksanakan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang dihentikan dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar
16. Salah kira (dwaling) dalam menciptakan ketetapan berdasarkan aturan manajemen negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan lantaran adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar
17. Penetapan yang merupakan keringanan dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya forum yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar
19. Money politic yang sudah tidak ajaib bagi masyarakat ialah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar
20. Perlawanan terhadap korupsi sanggup dilakukan dari titik manapun lantaran korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar
21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar
22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap acara pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar
23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar
24. Pengawasan yang dilakukan oleh forum formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar
25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar
26. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar
27. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar
28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja sempurna waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan kiprah sempurna waktu meskipun sering tiba terlambat
Jawab:
c. benar
29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tunjangan
b. penghasilan
c. gaji
d. insentif
Jawab:
c. benar
30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi gugusan yang kosong
Jawab:
d. benar
31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar
32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan honor berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar
33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar
34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar
35. Instrumen hak asasi insan yang diatur dalam Piagam ASEAN ialah mengenai pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar
36. Hukum dan keadilan dianggap tidak bisa lagi memperlihatkan keadilan lantaran upaya supremasi aturan di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar
37. Dalam pelaksanaan aturan tata pemerintahan yang diutamakan ialah sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. eksekusi mati
Jawab:
a. benar
38. Selain keadilan, aturan yang baik harus mempunyai muatan nilai-nilai asasi aturan yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar
39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar aturan dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan kekerabatan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar
40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu forum peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar
41. Pimpinan peradilan tata perjuangan negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar
42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibuat berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar
43. Menurut Awaludin Djamin, pembagian terstruktur mengenai pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur mencakup....
1) penentuan kebijakan
2) derma pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Asas kebenaran yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
45. Karakteristik bad government menyerupai disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan lantaran ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Agar birokrasi sanggup menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus mempunyai kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru
3) bisa mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil ialah ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
49. Pemikiran hak asasi insan di negara-negara sedang berkembang berada di daerah ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
50. Istilah aturan tata perjuangan negara secara resmi ditemukan dalam...
1) UUD 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
Cukup hingga disini pembahasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan dan Kunci Jawaban. Kami yakin bila Anda pelajari dengan sungguh-sungguh soal-soal di atas Anda akan lebih siap dalam menghadapi Ujian Akhir Semester nantinya. Jangan lupa untuk saling membuatkan pada yang lainnya, dengan cara share ke group atau media umum Anda lainnya. Pertanyaan dan reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Sumber https://www.soalut.com/
Kami tahu bahwa Anda sangat mengharapkan bisa lulus dengan predikat yang bagus. Namun kita tahu bahwa setiap kemauan itu haruslah dengan usaha. Nah Anda sendiri usahanya sudah maksimal belum? Jika dirasa belum, maka belajarlah dari kini mumpung masih ada waktu sebelum acara Ujian Akhir Semester dilaksanakan.
Dan kita tahu waktu sudah mendekati sekali dengan acara UAS. Dengan waktu yang singkat ini Anda haruslah benar-benar memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan hingga Anda sia-siakan. Sesibuk apapun Anda jangan hingga Anda tidak belajar. Luangkan waktu Anda walaupun hanya sebentar.
Baca Juga
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi bila mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan sajian search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4215 Pengantar Statistik Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Dengan mempelajari Soal UT dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci tanggapan menyerupai ini akan sangat efektif sekali. Karena Anda lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Berbeda bila Anda berguru dengan membaca semua bahan pada modul, hal itu akan aneka macam menghabiskan waktu Anda.
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Perlu kami sampaikan untuk Anda, terkait Soal Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini, bahwa semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya semua soal-soal ini telah di prediksi akan keluar pada ketika UAS anntinya. Makara silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh.Soal UT IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
1. Hukum Tata Pemerintahan ialah keseluruhan aturan aturan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar
2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar
3. Hukum tata pemerintahan mengatur aturan yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. tubuh aturan publik
b. aturan publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar
4. Yang termasuk pemerintahan yang jelek berdasarkan F. Isywara ialah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar
5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar
6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) ialah konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Dekonsentrasi
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar
7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi manajemen negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar
8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar
9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar
10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar
11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum niscaya mempunyai kekuatan aturan tetap
Jawab:
b. benar
12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar
13. Perlunya pembangunan akomodasi umum menyerupai pasar, pelabuhan, dan taman parkir ialah perjuangan membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar
14. Pemerintah menciptakan peraturan kemudian lintas ialah bentuk sikap pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar
15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur hukuman terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melaksanakan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang dihentikan dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar
16. Salah kira (dwaling) dalam menciptakan ketetapan berdasarkan aturan manajemen negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan lantaran adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar
17. Penetapan yang merupakan keringanan dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya forum yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar
19. Money politic yang sudah tidak ajaib bagi masyarakat ialah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar
20. Perlawanan terhadap korupsi sanggup dilakukan dari titik manapun lantaran korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar
21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar
22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap acara pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar
23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar
24. Pengawasan yang dilakukan oleh forum formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar
25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar
26. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar
27. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar
28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja sempurna waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan kiprah sempurna waktu meskipun sering tiba terlambat
Jawab:
c. benar
29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tunjangan
b. penghasilan
c. gaji
d. insentif
Jawab:
c. benar
30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi gugusan yang kosong
Jawab:
d. benar
31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar
32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan honor berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar
33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar
34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar
35. Instrumen hak asasi insan yang diatur dalam Piagam ASEAN ialah mengenai pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar
36. Hukum dan keadilan dianggap tidak bisa lagi memperlihatkan keadilan lantaran upaya supremasi aturan di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar
37. Dalam pelaksanaan aturan tata pemerintahan yang diutamakan ialah sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. eksekusi mati
Jawab:
a. benar
38. Selain keadilan, aturan yang baik harus mempunyai muatan nilai-nilai asasi aturan yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar
39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar aturan dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan kekerabatan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar
40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu forum peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar
41. Pimpinan peradilan tata perjuangan negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar
42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibuat berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar
43. Menurut Awaludin Djamin, pembagian terstruktur mengenai pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur mencakup....
1) penentuan kebijakan
2) derma pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Asas kebenaran yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
45. Karakteristik bad government menyerupai disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan lantaran ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Agar birokrasi sanggup menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus mempunyai kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru
3) bisa mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil ialah ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
49. Pemikiran hak asasi insan di negara-negara sedang berkembang berada di daerah ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
50. Istilah aturan tata perjuangan negara secara resmi ditemukan dalam...
1) UUD 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. tanggapan 1 dan 2 benar
b. tanggapan 1 dan 3 benar
c. tanggapan 2 dan 3 benar
d. tanggapan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Untuk memudahkan Anda menyiampan soal-soal di atas, kami sudah menyiapkan dalam bentuk dokumen pdf yang mana filenya bisa Anda unduh melalui link berikut ini.Cukup hingga disini pembahasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan dan Kunci Jawaban. Kami yakin bila Anda pelajari dengan sungguh-sungguh soal-soal di atas Anda akan lebih siap dalam menghadapi Ujian Akhir Semester nantinya. Jangan lupa untuk saling membuatkan pada yang lainnya, dengan cara share ke group atau media umum Anda lainnya. Pertanyaan dan reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Sumber https://www.soalut.com/
