Rukun Dan Syarat Asuransi Syariah
Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) ialah sebagai berikut:
a. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya ialah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
b. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin sebab insan tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi fasilitas dan kedisiplinan.
c. Makful ’anhu, ialah orang yang berutang.
d. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan semoga sanggup diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
Murtadha Muthahhari menyampaikan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut dia menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini ialah batal. Adapun komitmen yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka komitmen itu ialah sah, meskipun komitmen itu merupakan komitmen yang baru.
Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:
a. Baligh (dewasa).
b. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan nalar ialah tidak sah, maka perasuransiannya pun batal.
c. Ikhtiyar (kehendak bebas), dihentikan ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
d. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut menyerupai perjudian.
e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.
Ini ialah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang gres harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.
Sumber https://pakarmakalah.blogspot.com/
a. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya ialah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
b. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin sebab insan tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi fasilitas dan kedisiplinan.
c. Makful ’anhu, ialah orang yang berutang.
d. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan semoga sanggup diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Murtadha Muthahhari menyampaikan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut dia menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini ialah batal. Adapun komitmen yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka komitmen itu ialah sah, meskipun komitmen itu merupakan komitmen yang baru.
Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:
a. Baligh (dewasa).
b. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan nalar ialah tidak sah, maka perasuransiannya pun batal.
c. Ikhtiyar (kehendak bebas), dihentikan ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
d. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut menyerupai perjudian.
e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.
Ini ialah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang gres harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.